Friday, September 09, 2005

HABITUS BARU (1)

Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004



KEADABAN PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA

Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya


PENGANTAR


1. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004 berjudul "KEADABAN
PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA. Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya" [1]. Telaah ini dipilih sehubungan dengan keadaan masyarakat
Indonesia yang tengah berlangsung. Nota Pastoral ini disajikan sebagai bahan
pembelajaran pribadi maupun bersama, tanpa bermaksud memberikan telaah yang
lengkap dan menyeluruh.

2. Masyarakat Indonesia berada dalam masalah yang serius. Masalah serius yang
kita hadapi bersama adalah persoalan rusaknya keadaban publik (public civility).
Dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1997 [2] masalah itu dirumuskan sebagai
kerusakan moral hampir di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Empat tahun kemudian, dalam Surat Gembala Paskah KWI 2001 masalah itu
direnungkan kembali lewat sebuah pertanyaan, ". betulkah sekarang ini hanya ada
kemerosotan moral saja atau sudah matikah moral dan etika yang seharusnya
menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?" [3]. Kemudian
dalam Nota Pastoral KWI 2003 masalah serius tersebut dipandang sebagai
hancurnya keadaban [4]. Dalam keadaan demikian, kesejahteraan bagi seluruh
bangsa Indonesia yang menjadi tujuan negara, sulit dicapai. Sebaliknya,
merebaklah wabah ketidak-adilan di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

3. Dalam Sidang Tahunan KWI 1-11 November 2004 semakin disadari bersama bahwa
hidup kita sekarang ini telah menjadi begitu lemah, karena tidak ditata
berdasarkan iman dan ajaran agama. Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai
budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa. Hati nurani tidak dipergunakan,
perilaku tidak dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Perilaku lebih
dikendalikan oleh perkara-perkara yang menarik indera dan menguntungkan sejauh
perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan
bersama, terutama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manusia
menjadi egoistik, konsumeristik dan materialistik. Untuk memperoleh harta dan
jabatan, orang sampai hati mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga
martabat manusia diabaikan. Uang menjadi terlalu menentukan jalannya kehidupan.
Karena itu Indonesia hampir selalu gagal untuk memiliki pemerintahan yang bersih
dan baik. Keadilan dan hukum tidak dapat ditegakkan, korupsi merajalela,
penyelenggara negara memboroskan uang rakyat. Semua itu membuat orang menjadi
rakus dan kerakusan itu merusak lingkungan hidup dan dengan demikian orang tidak
memikirkan masa depan.

4. Masalah-masalah tersebut direnungkan lagi dan dibahas dalam Sidang Tahunan
KWI 2004. Usaha ini dilakukan karena Gereja merasa ikut bertanggungjawab dalam
membangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut, agar berkembanglah
habitus baru bangsa kita.

PILIHAN PENDEKATAN

5.1. Sidang Tahunan KWI tanggal 3-13 November 2003 mengambil tema Keadilan Sosial. Keadilan sosial disoroti dari sisi sosial-politik, karena waktu itu bangsa Indonesia sedang menghadapi Pemilihan Umum. Butir-butir gagasan yang dibahas dalam sidang itu diedarkan dalam bentuk Nota Pastoral yang berjudul "Keadilan Sosial Bagi Semua".

5.2. Sidang Tahunan KWI tanggal 1-11 November 2004 ini melanjutkan pembahasan
mengenai tema keadilan sosial dari sisi sosial-budaya. Keputusan untuk memilih
telaah ini melewati diskusi yang cukup panjang. Dalam Sidang KWI 2003 cukup
banyak pembicaraan mengenai ekonomi. Jelas bagaimana ekonomi makro membawa
banyak masalah. Kehidupan demokrasi macet dibuatnya. Belum lagi dampaknya dalam
menciptakan pola hidup kon-sumtif dan pendewaan materi. Namun kalau dirunut,
masalah-masalah sosial-ekonomi, politik dan kekacauan nilai-nilai dalam
masyarakat kiranya hanya merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang jauh
lebih mendasar, yakni masalah budaya. Budaya berkaitan langsung dengan
mentalitas orang dan sikap hidup masyarakat. Mentalitas ini memang dibentuk oleh
lingkungan, namun pada gilirannya juga membentuk perilaku individu dan
lingkungannya kembali. Atas pertimbangan ini diputuskan bahwa dalam Sidang
Tahunan KWI 2004 ini, KWI perlu membahas realitas masyarakat dengan teropong
budaya. Disadari perlunya dibangun budaya baru.

RUMUSAN MASALAH

6. Sebagaimana sudah dinyatakan, masalah serius yang kita alami bersama adalah
persoalan rusaknya keadaban publik. Dengan istilah ini mau diungkapkan bahwa
masalah yang kita hadapi bukan hanya soal sekitar pribadi, sekitar bagaimana
menjadi manusia yang ber-perilaku baik. Tetapi lebih-lebih bagaimana dengan
mengusahakan hal yang baik secara orang-perorangan, sekaligus juga diciptakan
iklim, lingkungan, dan suasana yang kondusif bagi kesejahteraan bersama. Ini
dilakukan melalui tata-kelola badan-badan publik, penye-lenggaraan tata ekonomi,
serta pengembangan kehidupan bersama dalam masyarakat. Masalah-masalah yang
menyangkut ranah publik bangsa Indonesia dewasa ini terdiri dari korupsi,
kekerasan dan kehancuran lingkungan. Ketiga penyakit sosial ini benar-benar
membuat ruang publik tidak berdaya untuk mengembangkan keadaban bahkan
meningkatkan jumlah maupun jenis kerusakan-kerusakan lain dalam masyarakat.

6.1. Korupsi

Untuk melihat betapa korupsi menguasai peri hidup orang Indonesia, dapat
digunakan misalnya hasil penelitian Transparency International [5]. Tahun ini
dinyatakan bahwa di antara 146 negara, Indonesia berada di urutan ke-lima negara
terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari tahun yang lalu. Korupsi yang
terjadi sekarang ini sudah berkembang menjadi korupsi politik dan politik
korupsi. Korupsi tidak terbatas pada pencurian uang untuk memperkaya diri,
tetapi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai dan rakus. Untuk
mencapai posisi politik atau jabatan tertentu, misalnya, seorang calon harus
terlebih dulu mengeluarkan uang yang tidak kecil jumlahnya. Setelah kedudukan
atau jabatan itu tercapai, dia pertama-tama akan mencari segala jalan untuk
mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan itu, termasuk melalui
sarana-sarana publik, penyusunan peraturan-peraturan bahkan perundang-undangan.
Wabah korupsi ini masih diperparah oleh rendahnya mutu pendidikan.

6.2. Kekerasan

Salah satu sumber kekerasan adalah penyakit sosial yang disebut komunalisme.
Masyarakat yang terjangkit penyakit ini memandang orang yang tidak termasuk
kelompoknya (agama, suku atau pengelompokan yang lain) sebagai saingan atau
bahkah musuhnya. Pola berpikir mereka bukan benar atau salah, melainkan menang
atau kalah. Dengan pola berpikir seperti itu, kekerasan amat mudah digunakan
untuk merebut apa yang dikehendaki, yaitu kemenangan. Sementara itu kekerasan
sering dihubungkan dengan militer dan militerisme. Militer dan aparat keamanan
merupakan aset nasional yang sangat berharga. Masyarakat yang baik membutuhkan
aparat militer dan keamanan yang baik pula. Pencermatan dan kontrol atas aparat
militer dan keamanan adalah tindakan yang bersifat preventif, yaitu agar
kekerasan yang dilakukan secara struktural lekas ditinggalkan, dan apa yang
dulu pernah dilakukan diakui dan tidak dilanjutkan lagi. Sejarah menunjukkan
bahwa lembaga militer yang dimaksudkan untuk melindungi rakyat, ternyata dalam
kurun waktu tertentu telah menampilkan wajah kekerasan [6]. Dengan demikian,
militer menjadi sebuah bentuk pelembagaan kekerasan yang menular ke dalam
lembaga-lembaga sipil sebagai militerisme. Militerisme secara sadar atau tidak
merasuk ke dalam lembaga-lembaga sipil, termasuk lembaga agama, menyulut dan
menyebarkan kekerasan dan dengan demikian merusak semuanya. Merebaknya budaya
kekerasan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kegagalan aparat keamanan
dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

6.3. Kehancuran lingkungan

Kerusakan lingkungan sudah sampai tahap membahayakan hidup manusia. Salah satu
faktor penting yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah pembabatan hutan.
Sejak tahun 1985, terjadi pembabatan hutan sebesar 1.6 juta hektar per tahun dan
pada tahun 1997 meningkat tajam menjadi 2.83 juta hektar per tahun. Beberapa
waktu yang lalu, Televisi Republik Indonesia setiap hari menayangkan iklan yang
menyatakan bahwa setiap hari lebih dari 83 milyar rupiah dirampok dari hutan
Indonesia. Kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan baru. Bukan
hanya pohon-pohon yang hancur, tetapi iklim pun terpengaruh oleh kerusakan itu.
Selain pembabatan hutan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan kehancuran
lingkungan, misalnya pembuangan limbah-limbah beracun, eksploitasi sumber-sumber
daya alam yang tanpa kendali.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home